11 September 2012

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS


Penyelenggaraan pelayanan publik dalam beberapa hal belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat, baik disampaikan langsung kepada pemberi pelayanan maupun melalui media massa. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari pimpinan unit pelayanan publik.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah harus berupaya untuk mengaplikasikan Keputusan Kementrian Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara yang telah menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003, dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
Sejalan dengan itu, Pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan publik yang ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan antara lain kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota berkewajiban melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Puskesmas harus memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP). Standar Pelayanan Publik tersebut wajib dimiliki oleh setiap unit pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat, juga sangat penting untuk diketahui oleh penerima pelayanan yang berfungsi sebagai kontrol dalam setiap pelayanannya.

 IDENTIFIKASI PELAYANAN PUBLIK
No.
Jenis Pelayanan yang diberikan / diselenggarakan
Dasar Hukum
1.














2.
Pelayanan Kesehatan Utama
a.       Pelayanan Loket
b.      Rawat Jalan Pengobatan Umum (Poli Umum)
c.       Rawat Jalan Pengobatan Gigi dan Mulut (Poli Gigi)
d.      Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu & Anak)
e.       Pelayanan KB
f.       Pelayanan Imunisasi
g.      Pemeriksaan Laboratorium
h.      Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam
i.        Konsultasi Gizi
j.        Pelayanan Farmasi (Apotek)

Pelayanan Inovasi
          a.         PIO (Pelayanan Informasi Obat)
         b.         Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar)
          c.         Pelayanan oleh Dokter Spesialis Obgyn dan Spesialis Mata
a.       Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
b.      Peraturan Daerah Kebupaten Malang No.16 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
c.       Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 7 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
d.      Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 440/II/KEP/421.101/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas PONED.
e.       Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang No.440/22/KEP/421.103/2011 tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Malang.







Tidak ada komentar: